KPU luncurkan DPS Pemilu 2014 Online

Selasa (16/07), bertempat di di Media Center KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah meluncurkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu 2014 secara online untuk membantu warga memeriksa status pemilih mereka dengan lebih mudah. Masyarakat dapat melihat daftar online melalui situs KPU. Daftar online ini dibangun dalam rangka persiapan pemilihan presiden tahun 2014 mendatang. Fitur terbaru ini merupakan langkah untuk mempermudah proses pemungutan suara di Indonesia.

"Untuk pertama kali kita upayakan data pemilih yang tersentralistik, teritegrasi dan bersifat online. Ini satu kemajuan yang kita upayakan di Pemilu 2014," ungkap Ketua KPU Husni Kamil Manik.
 
Untuk memeriksa status pemilih Anda cukup sederhana. Setelah membuka situs KPU (kpu.go.id), pilihlah menu Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu 2014 di terletak di sebelah kanan. Cara mengecek pertama, Anda bisa langsung memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada kolom yang tersedia.
 
Anda juga bisa melakukan pengecekan secara manual, yaitu dengan memasukkan propinsi, kabupaten kecamatan hingga kelurahan sesuai identitas di KTP. Lalu masukkan nomor identitas beserta nama Anda di kotak pencarian. Setelah itu Anda dapat melihat data pemilih Anda, termasuk identitas dan lokasi pemilihan ditunjuk. Yang artinya, nama tersebut telah terdaftar sebagai pemilih sementara untuk Pemilu 2014. Jika nama tidak muncul, berarti belum terdaftar.
 
Husni mengatakan hingga saat ini, DPS yang sudah masuk ke server KPU baru sebanyak 104 juta pemilih dari total yang sudah diterima KPU, yakni sekitar 177 juta pemilih. Sehingga Husni menekankan jika nanti pada waktu masyarakat mengecek ke portal KPU ternyata namanya belum tercantum dalam DPS online, bukan berarti tidak terdaftar sebagai pemilih. Karena, kata Husni, bisa saja datanya memang belum terentry ke server.
 
Database belum lengkap karena ada data dari tiga provinsi di Indonesia, yaitu Sumatera Selatan, Maluku Utara, dan Papua yang belum terinput ke database KPU, termasuk ada beberapa daerah yang belum lengkap. Hal tersebut dikarenakan ada beberapa kendala seperti masalah bandwidth di kantor-kantor pemerintah daerah pengirim  yang memperlambat pengiriman database online ke kantor pusat.
 
Pemerintah Indonesia telah menerapkan lebih banyak solusi online baru-baru ini. Seperti ketika Pemilihan Gubernur DKI Jakarta Jokowi yang telah menggunakan e-counting voting system. Pemerintah pusat juga baru saja meluncurkan sebuah portal informasi, Open Pemerintah Indonesia.
 
DPS menjadi salah satu masalah yang paling sering terjadi dalam proses Pemilu di Indonesia. Seperti, orang yang telah meninggal masih terdaftar sebagai pemilih, atau satu nama yang sama terdaftar di beberapa tempat sehingga dapat menjadi masalah jika orang tersebut mengambil keuntungan dengan memilih lebih dari sekali, dan banyak masyarakat yang memiliki hak pilih justru tidak terdaftar.
 
DPS secara online ini dapat membantu memecahkan masalah tersebut, karena kini masyarakat dapat memeriksa jauh sebelum pemilu dimulai untuk melihat apakah mereka telah masuk ke dalam daftar pemilih atau tidak. Dan jika belum, mereka segera dapat mendaftarkan diri di kantor pemerintah.
 
"Bagi yang belum segera hubungi Panitia Pemungutan Suara (PPS) di desa atau kelurahan masing-masing untuk mendaftarkan diri," kata Husni.
 
(***)
 
Image: kpu.co.id